 |
| Gambar : Universitas Gadjah Mada |
Jogjaterkini.id - Universitas Gadjah Mada (UGM) terus berupaya menjaga agar biaya kuliah tetap terjangkau bagi mahasiswa, meskipun menghadapi tantangan defisit anggaran yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini terungkap dalam Diskusi Pojok Bulaksumur bertajuk "Strategi UGM bisa tetap Otonom dengan Biaya UKT Terjangkau" yang digelar pada Jumat (31/5).
Direktur Keuangan UGM, Prof. Syaiful Ali, MIS., Ph.D., Ak., CA., menjelaskan bahwa sejak tahun 2018 hingga 2023, besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di UGM tidak pernah mencapai batas atas yang ditentukan oleh Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. “Sejak 2018 hingga 2023, UKT UGM belum pernah mendekati batas tertinggi BKT,” ujar Prof. Syaiful dikutip dari Tribun Jogja.
Namun demikian, meski ada pendanaan tambahan dari Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTBH), dana tersebut belum bisa menutup keseluruhan biaya pendidikan. “Belum bisa menutup 100 persen, setiap tahun mendekati defisit sekitar Rp 200 miliar,” jelasnya.
Dari seluruh penerimaan UKT untuk program sarjana dan sarjana terapan, hanya sekitar 18,5 persen yang mampu menopang kebutuhan operasional pendidikan. Untuk menutup kekurangan dana ini, UGM melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan penerapan Sumbangan Solidaritas Pendidikan Unggul (SSPU) yang diberlakukan pada calon mahasiswa baru jalur mandiri. “Kita ada mekanisme subsidi silang di tiap fakultas dan sekolah, dengan konsep subsidi silang dan berkeadilan, di mana mereka yang mampu membantu yang tidak mampu,” tambah Prof. Syaiful.
Direktur Kemahasiswaan, Dr. Sindung Tjahyadi, menyebutkan bahwa lebih dari 30 persen mahasiswa UGM berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi namun memiliki kemampuan akademik yang baik. "Perlu dicatat, yang diterima di UGM itu bukan karena kemampuan ekonomi tapi dari sisi kemampuan akademik. Untuk mereka yang memiliki kemampuan finansial lemah, kita menyalurkan beasiswa," ungkap Sindung.
Setiap tahunnya, UGM mengalokasikan dana beasiswa yang mencapai ratusan miliar rupiah, berasal dari 165 mitra dan juga dari dana internal universitas. Pada tahun 2023, UGM mengalokasikan beasiswa sebesar Rp 23,8 miliar, sementara pada tahun 2022 alokasinya mencapai Rp 28,7 miliar.
Direktur Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Gandes Retno Rahayu, menegaskan bahwa dengan dibatalkannya kenaikan UKT dan IPI oleh Kemendikbudristek, UGM tetap menggunakan besaran tarif UKT untuk pendidikan unggul dan UKT pendidikan unggul bersubsidi yang berlaku pada tahun 2023. Meski tidak ada kenaikan, ada enam program studi yang justru mengalami penurunan tarif UKT, yaitu prodi Filsafat, Sosiologi, Sejarah, Antropologi Budaya, Politik dan Pemerintahan, serta Pembangunan Wilayah.
Penentuan tarif UKT di UGM dilakukan dengan formula yang memperhitungkan penghasilan orang tua, jumlah tanggungan keluarga, daya listrik rumah, hingga jumlah SPT tahunan. Sedangkan Sumbangan Solidaritas Pendidikan Unggul (SSPU) hanya dikenakan pada kelompok mahasiswa dengan UKT tertinggi.
Upaya ini menunjukkan komitmen UGM untuk terus menjaga aksesibilitas pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat, meski harus menghadapi berbagai tantangan finansial. "Jangan sampai ada mahasiswa yang kuliah di UGM tidak bisa melanjutkan karena masalah biaya,” tegas Prof. Syaiful.