 |
| Gambar : Kompas |
Jogjaterkini.id – Pemerintah bersiap memperluas jangkauan Program Bedah Rumah pada tahun 2027 setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan persetujuan atas usulan penambahan program tersebut. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat sekaligus memperluas manfaat bantuan perbaikan rumah bagi warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.
Persetujuan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Pertemuan itu juga dihadiri Presiden Direktur Standard Chartered Indonesia Rino Santodiono Donosepoetro.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP melaporkan perkembangan sejumlah program prioritas di sektor perumahan yang saat ini tengah dijalankan pemerintah. Fokus utama program-program tersebut adalah meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat dan memperluas akses terhadap hunian yang layak.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa salah satu agenda yang dibahas adalah perkembangan Program Bedah Rumah yang saat ini menargetkan renovasi 400 ribu unit rumah tidak layak huni di berbagai daerah.
"Perkembangan pelaksanaan Program Bedah Rumah yang menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang aman dan nyaman bagi masyarakat di berbagai daerah," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat menjelaskan laporan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Presiden Prabowo, dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Program tersebut dinilai menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi keluarga yang selama ini masih menempati rumah dengan kondisi kurang layak.
Selain membahas program renovasi rumah, Presiden juga menerima laporan mengenai perkembangan pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Proyek tersebut merupakan bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah di sektor perumahan.
Menurut Teddy, pembangunan rumah susun subsidi tersebut kini telah memasuki tahap pembersihan lahan dan groundbreaking sebagai langkah awal menuju proses konstruksi.
"Kemajuan pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, sebagai bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah, yang saat ini telah memasuki tahapan land clearing dan groundbreaking," kata Teddy.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP juga mengusulkan penambahan Program Bedah Rumah pada 2027. Usulan tersebut diajukan agar lebih banyak masyarakat yang dapat memperoleh bantuan perbaikan hunian, terutama di wilayah yang masih memiliki jumlah rumah tidak layak huni cukup tinggi.
Presiden Prabowo menyetujui rencana tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat program perumahan nasional. Pemerintah menilai perluasan program akan membantu mempercepat peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat di berbagai daerah.
Di sisi lain, pemerintah saat ini terus menjalankan berbagai program prioritas perumahan yang mencakup pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh, hingga pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih mudah dijangkau masyarakat.
"Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Teddy.
Kebijakan perluasan Program Bedah Rumah sejalan dengan arah pembangunan yang menempatkan sektor perumahan sebagai salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memandang bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan warga memperoleh akses terhadap hunian yang aman, layak, dan terjangkau melalui berbagai program perumahan yang terus diperluas.
Sumber : Harian Jogja
