 |
| Gambar : Harian Jogja |
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPSI Bantul, Fardhanatun, menegaskan sejak awal pihaknya tidak mendukung realisasi Tapera. "Kami itu pengennya program Tapera dibatalkan. Dan Ketua Umum DPP Konfederasi SPSI, Jumhur Hidayat, juga menolak penerapan program itu," ujarnya dikutip dari Tribun Jogja (8/6/2024).
Menurut Fardhanatun, penerapan Tapera akan memberatkan pekerja dan pengusaha. Dengan upah minimum kabupaten (UMK) Bantul sebesar Rp2.216.462 per bulan, para pekerja sudah terbebani dengan berbagai potongan seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. "Gaji para pekerja sesuai UMK Bantul sudah dipotong untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa beban biaya pendidikan bagi anak-anak pekerja menjadi alasan kuat penolakan mereka terhadap Tapera. “Pada 2016 lalu, untuk satu sekolah menengah atas swasta membutuhkan anggaran sekitar Rp190 ribu per bulan hanya untuk SPP. Itu belum termasuk kebutuhan pendidikan lainnya. Kalau pekerja punya lebih dari satu anak, kebutuhan mereka akan semakin banyak,” jelasnya.
Senada dengan SPSI, Apindo Bantul melalui Wakil Ketua Bidang HI dan Ketenagakerjaan Serta Organisasi, Haryo, juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penerapan Tapera. Menurutnya, meski program tersebut ditunda, ada kekhawatiran akan dilaksanakan di masa mendatang. "DPP Apindo DIY juga sudah mengeluarkan suara bahwa tidak setuju terkait penerapan program Tapera. Jadi, pada prinsipnya kami tetap tidak setuju dengan kebijakan Tapera itu. Kami inginnya program Tapera tidak dilaksanakan, bukan ditunda," tegas Haryo.
Penolakan dari kedua organisasi ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam terkait beban finansial tambahan yang harus ditanggung oleh pekerja dan pengusaha di Bantul. Kedua pihak berharap pemerintah akan mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih baik untuk kesejahteraan para pekerja tanpa menambah beban yang sudah ada.
