 |
| Gambar : Bisnis.com |
Jogjaterkinu.id - Jogja Corruption Watch (JCW) memberikan apresiasi atas keputusan Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, yang menolak pengadaan mobil dinas baru senilai Rp3 miliar. Keputusan ini dinilai sebagai langkah bijak dalam efisiensi anggaran dan diharapkan menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Aktivis JCW, Baharuddin Kamba, menyatakan bahwa kebijakan tersebut menunjukkan kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
"Keputusan Hasto Wardoyo atau HW menolak mobil dinas baru dengan alasan dialihkan ke pengadaan gerobak sampah adalah langkah bijak dan patut ditiru oleh kepala daerah lainnya di DIY," ujar Kamba dikutip dari Harian Jogja, Selasa (4/3/2025).
Menurut Kamba, permasalahan sampah di Kota Jogja masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Ia menilai bahwa langkah Hasto sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran yang juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau mobil dinas yang lama masih layak dipakai, kenapa harus membeli yang baru? Anggaran pembelian mobil dinas baru lebih baik dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat, misalnya mengatasi persoalan sampah di Kota Jogja," lanjutnya.
Selain itu, JCW juga mengingatkan bahwa promosi dan mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan seharusnya berbasis kinerja, bukan atas dasar kepentingan politik atau balas budi pasca-Pilkada 2024.
Sebelumnya, dalam kesempatan berbeda, Hasto menegaskan bahwa dirinya tidak memerlukan mobil dinas baru karena kendaraan yang ada masih dalam kondisi baik.
"Saya bilang, ya mobil lama kan masih bagus, meskipun mungkin sudah 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Paling tidak anggarannya mungkin hampir Rp3 miliar ya, anggaran untuk beli mobil saya dan Pak Wakil, itu bisa lebih," kata Hasto saat ditemui usai serah terima jabatan di Balai Kota Jogja, Senin (3/3/2025).
Tidak hanya menolak pengadaan mobil dinas, Hasto bersama Wakil Wali Kota Jogja, Wawan, juga menolak fasilitas meubel baru untuk rumah dinas. Ia menilai bahwa perabotan yang ada masih layak digunakan.
"Kami dengan mekanisme yang ada, anggaran yang untuk beli mobil itu akan saya refocusing nanti untuk di perubahan," imbuhnya.
Kebijakan ini menunjukkan komitmen Hasto dalam mengutamakan efisiensi anggaran dan kepentingan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menginspirasi kepala daerah lainnya untuk lebih peka terhadap kebutuhan warga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
