 |
| Gambar : Baca Kabar |
Jogjaterkini– Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak akan memfasilitasi kegiatan yang sempat diklaim bertajuk “Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80” di UC Hotel UGM pada Senin (18/8/2025).
Dilansir dari DetikJogja Pihak kampus menilai acara tersebut mengandung muatan politis sekaligus tidak sesuai dengan prosedur administrasi pemesanan ruang yang berlaku di unit usaha UGM.
Dua Alasan Penolakan
Sekretaris Universitas UGM, dalam keterangannya menyebut ada dua pertimbangan yang mendasari keputusan ini, yakni alasan prosedural dan politis.
“Secara prosedural, pemesanan ruang tidak mengikuti mekanisme yang berlaku. Sementara dari sisi substansi, kegiatan tersebut jelas bernuansa politis yang tidak ada kaitannya dengan UGM,” ujar pernyataan resmi universitas.
UGM menegaskan, meskipun menghormati kebebasan berekspresi warga negara, kampus tidak ingin terseret dalam isu politik yang dinilai berpotensi memicu kegaduhan publik.
Kronologi Pemesanan
Berdasarkan catatan UC Hotel UGM, pemesanan ruang dilakukan pada 17 Agustus 2025 siang oleh seseorang yang memperkenalkan diri sebagai Aida. Ia mengajukan pemakaian ruang pertemuan dengan alasan untuk kegiatan internal.
Dalam komunikasi awal, Aida menyebut acara tersebut hanyalah pertemuan kecil persiapan “Temu Kangen Silaturahmi Tokoh Jogja” menjelang HUT RI. Namun, kemudian beredar undangan di media sosial yang menyebut acara sebenarnya adalah peluncuran buku berjudul “JOKOWI’s WHITE PAPER” karya RRT (Roy-Rismon-Tifa) setebal lebih dari 500 halaman.
Informasi yang berbeda antara pemesanan dengan kenyataan membuat pihak hotel meragukan transparansi panitia.
“Awalnya disampaikan akan ada koordinasi dengan Ketua Panitia bernama Bangun Sutoto bersama pihak Keamanan Internal UGM. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, hal itu tidak pernah terealisasi,” tulis keterangan resmi UGM.
Dana Dikembalikan
Meski panitia telah mengirimkan uang muka (down payment) pada 17 Agustus pagi, UGM akhirnya mengembalikan dana tersebut. Pihak universitas menilai, transparansi yang tidak utuh sejak awal pemesanan menjadi alasan administratif untuk membatalkan kegiatan.
Komitmen UGM
Dalam keterangannya, UGM menyatakan tetap mendukung kebebasan berpikir dan pertukaran gagasan, namun menegaskan pentingnya menjaga suasana yang kondusif di tengah masyarakat.
“Kami bertanggung jawab untuk menjaga iklim akademik yang sehat. Acara yang tidak terbuka sejak awal justru berpotensi menimbulkan keresahan, sehingga kami tidak bisa memberikan fasilitasi,” jelas pihak UGM.
Dengan keputusan ini, UGM berharap publik memahami sikap kampus yang ingin tetap independen dari dinamika politik nasional dan fokus pada peran akademik untuk masyarakat.
