 |
| Sumber Gambar : Tribun Jogja |
Jogjaterkini.id - Sekelompok massa yang menamakan diri Jogja Memanggil menggelar aksi protes di kawasan Monumen Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Senin (10/11/2025). Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap penetapan Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah.
Berdasarkan pemantauan di lokasi, peserta aksi mulai berkumpul sekitar pukul 10.30 WIB. Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster bertuliskan “Soeharto Bukan Pahlawan”. Poster bergambar almarhum wartawan Udin—jurnalis Harian Bernas yang meninggal pada 1996—juga dipasang di area monumen dengan tulisan “Dibunuh karena Berita” sebagai simbol kritik terhadap represi pers pada masa Orde Baru.
Juru bicara aksi, Bung Koes, menyampaikan bahwa keputusan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto tidak dapat dilepaskan dari rekam jejak pelanggaran demokrasi di masa Orde Baru. Ia menilai bahwa peristiwa reformasi 1998 menjadi bukti sejarah bahwa rakyat menolak otoritarianisme.
“Hal ini sungguh disayangkan, jelas secara historis pada tahun 98 rakyat tumpah ruah di berbagai kota termasuk di Jogja terjadi protes besar untuk menuntut Soeharto turun dari jabatannya,” ujar Bung Koes di sela aksi.
Ia juga mengkritik langkah pemerintah saat ini. “Ini artinya penguasa hari ini yakni rezim Prabowo-Gibran sedang menantang rakyat, dalam arti seolah-olah suara rakyat hanya bunyi-bunyi aja. Bukan merupakan sebuah bentuk dari upaya terus menjaga kewarasan dan terus merawat demokrasi, terus menjaga kehidupan HAM dan perjuangan lainnya,” lanjutnya.
Pemilihan lokasi aksi di depan Monumen TKR yang berada tepat di seberang kantor DPD Partai Golkar DIY, disebut sebagai simbol perlawanan. Menurut Bung Koes, dua entitas tersebut memiliki keterkaitan kuat dengan kekuasaan Soeharto.
“Bagaimana saat Soeharto berkuasa, militer digunakan sebagai alat gebuk rakyat, sebagai upaya untuk tetap berkuasa lewat cara-cara kekerasan,” paparnya.
“Golkar merupakan alat politik Soeharto untuk melenggangkan segala kebijakannya. Maka, kami mengadakan aksi di depan museum TNI dan Golkar merupakan bentuk simbolik bahwa dua entitas atau tempat ini merupakan alat penindas rakyat pada masa Soeharto dahulu,” sambungnya.
Aksi kemudian ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap. Kelompok Jogja Memanggil menilai bahwa pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional merupakan bagian dari rangkaian kebijakan yang melemahkan demokrasi, termasuk RUU HAM, tekanan terhadap pers, serta Revisi UU TNI.
Berikut poin pernyataan sikap yang mereka sampaikan:
-
Harto bukan pahlawan.
-
Tolak RUU HAM.
-
Tegakkan perlindungan pers.
-
Batalkan Revisi UU TNI, tarik militer ke barak.
-
Berikan pendidikan gratis, bukan makan beracun gratis.
