 |
| Gambar : Harian Jogja |
Jogjaterkini.id — Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menjadi
perhatian pemerintah pusat setelah menunjukkan kinerja ekonomi yang konsisten
di atas rata-rata nasional. Kondisi ini dinilai sebagai bukti bahwa penguatan
sektor keuangan di tingkat daerah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang
lebih solid.
Dalam Forum Deepening Sektor Keuangan yang digelar
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) pada Kamis (4/12/2025), Dirjen SPSK
Masyita Crystallin menegaskan bahwa DIY merupakan contoh nyata bagaimana
ekosistem ekonomi lokal dapat bergerak dinamis ketika mendapat dukungan layanan
keuangan yang memadai.
Menurut Masyita, keberhasilan DIY tidak hanya bertumpu pada
satu sektor. Kombinasi kekuatan UMKM, industri kreatif, pendidikan, hingga
sektor tradisional seperti pertanian dan manufaktur menciptakan fondasi ekonomi
yang stabil. Ia menilai potensi tersebut perlu dihubungkan dengan layanan
keuangan yang lebih luas agar pertumbuhannya semakin optimal.
"DIY memiliki ekosistem ekonomi yang kaya, mulai dari
UMKM, sektor kreatif hingga pendidikan. Tantangan sekaligus peluang ke depan
adalah memastikan potensi ini terhubung dengan sektor keuangan sehingga pelaku
usaha dan pekerja di DIY dapat semakin berkembang," katanya.
Forum tersebut turut dihadiri perwakilan OJK, Bank
Indonesia, LPS, pelaku usaha, dan akademisi. Kehadiran berbagai pihak ini
disebut penting untuk menguatkan koordinasi kebijakan dan mempercepat
pendalaman sektor keuangan di daerah.
SBSN Bantu Pembiayaan Infrastruktur, Obligasi Daerah Dinilai
Menjanjikan
Dalam pemaparannya, Masyita juga menyebutkan bahwa instrumen
seperti Sukuk Negara (SBSN) memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan
di DIY. Melalui SBSN, sejumlah proyek strategis seperti transportasi dan
pengelolaan lingkungan dapat dibiayai secara berkelanjutan.
Ia melihat peluang lain yang dapat dimanfaatkan pemda ke
depan, yakni penerbitan obligasi daerah. Instrumen ini menurutnya dapat menjadi
alternatif pembiayaan bagi pemerintah daerah yang memiliki manajemen fiskal
yang baik.
"SBSN dan obligasi daerah memberikan opsi pembiayaan
yang transparan dan akuntabel untuk proyek prioritas. Bagi daerah, ini adalah
cara untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat kemandirian
fiskal," ujarnya.
Masyita juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki peluang
untuk tampil sebagai emerging stabilizer di kawasan melalui
penguatan fondasi fiskal dan sektor keuangan. Ia menilai sektor keuangan
nasional masih didominasi perbankan, dan pasar modal serta industri nonbank
memiliki ruang pertumbuhan yang besar.
Program Fiskal di DIY Dianggap Berjalan Efektif
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb DIY Agung Yulianta
menyampaikan bahwa sejumlah program fiskal yang dijalankan pemerintah pusat di
DIY telah memberikan hasil nyata. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG),
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat disebut telah menyentuh
kebutuhan masyarakat secara langsung.
Ia berharap forum pendalaman sektor keuangan ini dapat
memperkuat pemahaman bersama mengenai peran sektor keuangan terhadap ekonomi
daerah.
"Ini bisa memberikan gambaran bagi kita bagaimana peran
sektor keuangan nanti terhadap ekonomi di DIY yang ujungnya mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional," kata Agung.
Forum ini sekaligus menjadi ruang diskusi lintas lembaga
untuk memperkuat integrasi kebijakan, memastikan ekosistem ekonomi DIY dapat
terus diperluas, serta mendorong pelaku ekonomi lokal mencapai level yang lebih
kompetitif secara nasional.
Sumber : Harian Jogja
