 |
| Sumber Gambar : Kompas |
Jogjaterkini.id - Gerakan 30 September 1965 atau yang kerap disebut G30S PKI merupakan salah satu peristiwa paling penting sekaligus kontroversial dalam sejarah politik Indonesia. Peristiwa ini melibatkan sejumlah perwira militer dan unsur yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), serta berujung pada penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat.
Hingga kini, pembahasan mengenai siapa yang paling bertanggung jawab, bagaimana struktur komandonya bekerja, serta apa tujuan akhir gerakan tersebut masih menjadi bagian dari perdebatan historiografi. Sejumlah kajian sejarah juga menunjukkan adanya berbagai penafsiran mengenai aktor dan latar belakang G30S.
Perpustakaan Nasional RI menekankan pentingnya mempelajari peristiwa tersebut melalui informasi yang akurat, objektif, dan komprehensif agar sejarah bangsa dapat dipahami secara lebih utuh.
Sejarah Singkat PKI Sebelum G30S
PKI memiliki sejarah panjang dalam perkembangan politik Indonesia. Akar organisasi ini antara lain berasal dari Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV), organisasi berhaluan sosial-demokrat yang didirikan tokoh sosialis Belanda, Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet atau Henk Sneevliet.
Dalam perkembangannya, ISDV berupaya memperluas pengaruh melalui organisasi politik lokal, termasuk Sarekat Islam. Pada dekade 1920-an, perkembangan tersebut kemudian berkaitan dengan lahirnya PKI dengan Semaoen sebagai ketua dan Darsono sebagai wakil.
PKI selanjutnya berkembang menjadi salah satu kekuatan politik besar di Indonesia. Basis pendukungnya berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan intelektual, buruh, dan petani.
Latar Belakang G30S PKI
Menjelang 1965, situasi politik Indonesia berada dalam kondisi penuh persaingan antarkekuatan politik. Hubungan antara kelompok yang memiliki pandangan berbeda, termasuk PKI dan unsur Angkatan Darat, menjadi salah satu bagian penting dari konteks politik ketika itu.
Penyebaran gagasan komunis juga menimbulkan kecurigaan dari kelompok-kelompok antikomunis. Pada saat yang sama, muncul berbagai isu mengenai kondisi kesehatan Presiden Soekarno dan keberadaan Dewan Jenderal di lingkungan Angkatan Darat.
Situasi tersebut membuat ketegangan politik semakin berkembang. Dalam konteks inilah Gerakan 30 September berlangsung.
Mengenai keterlibatan PKI, sejumlah penelitian mengaitkan pimpinan PKI, termasuk D.N. Aidit, dengan gerakan tersebut. Namun, kajian historiografi menunjukkan bahwa persoalan mengenai struktur komando, tujuan akhir gerakan, serta tingkat keterlibatan masing-masing aktor masih diperdebatkan.
Perbedaan penafsiran tersebut juga tercermin dalam perkembangan historiografi Indonesia. Kajian mengenai buku teks sejarah menunjukkan bahwa pada masa Orde Baru berkembang tafsir yang menempatkan PKI sebagai dalang utama G30S, sedangkan penelitian setelahnya menghadirkan perspektif yang lebih beragam mengenai penyebab dan aktor yang terlibat.
Kronologi G30S PKI 1965
Gerakan tersebut dipimpin Letnan Kolonel Untung Syamsuri, yang saat itu menjabat Komandan Batalyon I Kawal Resimen Cakrabirawa, pasukan yang bertugas mengawal Presiden.
Pasukan bergerak dari kawasan Lubang Buaya pada pergantian 30 September menuju 1 Oktober 1965. Dalam rangkaian aksi tersebut, sejumlah pimpinan Angkatan Darat menjadi sasaran penculikan.
Gerakan kemudian mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi. Dalam perkembangannya, enam perwira tinggi Angkatan Darat tewas.
Peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah pejabat militer tersebut menjadi bagian utama dari rangkaian G30S yang berlangsung di Jakarta.
Daftar Jenderal yang Gugur dalam G30S
Enam perwira tinggi Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa tersebut adalah:
- Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani
- Mayor Jenderal Raden Soeprapto
- Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono
- Mayor Jenderal Siswondo Parman
- Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan
- Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo
Selain keenam perwira tersebut, korban lainnya adalah Letnan Satu Pierre Andreas Tendean, ajudan Menhankam/Kasab Jenderal A.H. Nasution, serta Brigadir Polisi Satsuit Tubun yang merupakan pengawal Wakil Perdana Menteri II, Dr. J. Leimena.
Jenderal A.H. Nasution berhasil selamat dari upaya penculikan. Namun, putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, meninggal dunia setelah terkena tembakan dalam peristiwa tersebut.
Bagaimana Akhir Gerakan 30 September?
Setelah gerakan berlangsung, Angkatan Darat mengambil tindakan untuk menguasai kembali sejumlah lokasi strategis di Jakarta. Penumpasan di Jakarta berlangsung pada 2 hingga 5 Oktober 1965.
Perkembangan situasi tidak berhenti di Jakarta. Penanganan terhadap kekuatan yang dikaitkan dengan G30S kemudian berlangsung di sejumlah daerah, termasuk Jawa Tengah yang ketika itu memiliki basis PKI yang kuat.
Dalam rangkaian operasi tersebut, D.N. Aidit akhirnya ditemukan dan ditembak mati di Boyolali. Sementara itu, Letnan Kolonel Untung Syamsuri ditangkap di Tegal.
Peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi krisis politik yang jauh lebih luas. Perubahan kekuatan politik setelah G30S juga berkaitan dengan meningkatnya posisi militer, terutama Angkatan Darat. Perpustakaan Kepresidenan Perpusnas mencatat bahwa pada 1 Oktober 1965 Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat dan kemudian ditunjuk sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soekarno.
Dampak G30S terhadap Politik Indonesia
G30S membawa perubahan besar terhadap perkembangan politik Indonesia. Beberapa dampak yang tercatat dalam sumber sejarah antara lain:
1. Munculnya Peta Kekuatan Politik Baru
Setelah G30S, posisi Angkatan Darat semakin kuat dalam kehidupan politik Indonesia. Perubahan tersebut kemudian memengaruhi arah politik nasional pada tahun-tahun berikutnya.
2. Berakhirnya PKI sebagai Kekuatan Politik Utama
Penumpasan setelah G30S membuat PKI kehilangan posisi sebagai salah satu kekuatan politik besar di Indonesia. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik penting dalam berakhirnya peran PKI dalam politik nasional.
3. Meredupnya Kekuasaan Politik Soekarno
Krisis politik setelah G30S turut memengaruhi posisi Presiden Soekarno. Dalam perkembangan selanjutnya, kekuasaan politik Soekarno semakin melemah hingga akhirnya Soeharto ditunjuk sebagai Pejabat Presiden pada 1967.
4. Penangkapan dan Kekerasan terhadap Orang yang Dikaitkan dengan PKI
Dampak G30S juga meluas kepada orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau pendukung PKI. Penangkapan dan pembunuhan terjadi dalam jumlah besar, termasuk terhadap orang-orang yang tidak seluruhnya menjalani proses pengadilan.
Literatur yang dihimpun Perpustakaan Nasional juga menunjukkan bahwa pengalaman orang-orang yang ditahan setelah peristiwa 1965 menjadi bagian dari kajian mengenai dampak sosial dan kemanusiaan dari rangkaian peristiwa tersebut.
Mengapa G30S Masih Menjadi Perdebatan Sejarah?
Salah satu alasan G30S terus menjadi bahan kajian adalah adanya perbedaan penafsiran mengenai aktor utama dan hubungan antarkekuatan yang terlibat.
Sejumlah kajian sejarah mencatat beberapa perspektif mengenai G30S, mulai dari persoalan internal Angkatan Darat, keterlibatan PKI, pengaruh kekuatan asing, hingga kondisi politik Indonesia pada masa tersebut. Karena itu, pembahasan G30S tidak hanya berkaitan dengan kronologi penculikan para jenderal, tetapi juga menyangkut konteks politik yang lebih luas.
Kajian historiografi juga menunjukkan bahwa cara peristiwa G30S ditulis dalam buku sejarah mengalami perubahan. Pada masa Orde Baru, narasi mengenai G30S banyak menggunakan tafsir yang menempatkan PKI sebagai pihak utama di balik gerakan. Setelah perubahan politik 1998, penelitian mengenai peristiwa tersebut berkembang dengan menghadirkan lebih banyak perspektif.
Kesimpulan
G30S 1965 merupakan peristiwa yang menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Gerakan tersebut melibatkan sejumlah perwira militer dan unsur yang terkait dengan PKI, diikuti penculikan serta terbunuhnya enam perwira tinggi Angkatan Darat dan sejumlah korban lainnya.
Dampaknya tidak hanya berupa berakhirnya PKI sebagai kekuatan politik, tetapi juga perubahan besar dalam keseimbangan kekuasaan nasional, melemahnya posisi politik Soekarno, serta terjadinya penangkapan dan kekerasan terhadap banyak orang yang dikaitkan dengan PKI.
Karena terdapat berbagai penafsiran mengenai aktor, struktur komando, dan latar belakang gerakan, G30S hingga kini tetap menjadi salah satu tema penting dalam kajian sejarah Indonesia. Memahami peristiwa tersebut dengan melihat kronologi sekaligus berbagai perspektif historiografi dapat membantu pembaca memperoleh gambaran sejarah yang lebih menyeluruh.
