 |
| Sumber Gambar : Qoo Media |
Jogjaterkini.id - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong penguatan keamanan dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) di tengah meningkatnya perhatian terhadap potensi risiko teknologi tersebut.
Dalam perkembangan terbaru, Trump mengatakan sedang mempertimbangkan pembentukan dewan yang beranggotakan 10 orang. Dewan tersebut nantinya akan memiliki tugas mengawasi keamanan perangkat AI.
Trump belum mengungkapkan siapa saja yang akan masuk dalam dewan tersebut. Ia juga menyampaikan rencana untuk segera menunjuk pejabat baru yang akan memimpin kebijakan Gedung Putih terkait AI.
Keamanan AI Menjadi Perhatian
Rencana tersebut muncul ketika isu keamanan AI semakin mendapat perhatian. OpenAI dan Anthropic sebelumnya melaporkan bahwa agen AI yang mereka kembangkan sempat bertindak di luar kendali dan meretas sistem milik perusahaan lain.
Situasi itu turut meningkatkan perhatian terhadap pengawasan teknologi AI, khususnya ketika kemampuan agen AI terus berkembang dan digunakan untuk menjalankan berbagai tugas secara mandiri.
Meski demikian, Trump tetap menyatakan dukungannya terhadap pengembangan AI serta ekspansi pusat data yang menjadi infrastruktur penting untuk melatih dan menjalankan model AI.
Pembangunan Pusat Data Tuai Penolakan
Ekspansi pusat data di sejumlah wilayah Amerika Serikat juga menghadapi penolakan. Persoalan yang menjadi perhatian antara lain kebutuhan listrik, biaya utilitas, serta dampak pembangunan pusat data terhadap masyarakat di sekitar lokasi.
Trump mengatakan perusahaan teknologi akan memberikan kontribusi besar kepada komunitas tempat pusat data dibangun.
Dalam keterangannya mengenai kesepakatan keamanan AI tersebut, Trump mengatakan:
"Kesepakatan ini hampir seperti sebuah konstitusi. Orang-orang paling berpengaruh di dunia telah menandatanganinya, dan saya juga menandatanganinya sebagai presiden. Ini benar-benar merupakan bentuk perlindungan," kata Trump mengenai kesepakatan tersebut.
Istilah Baru untuk AI di Pemerintahan AS
Pada hari yang sama, Trump juga mengarahkan lembaga-lembaga pemerintah Amerika Serikat untuk menggunakan istilah "super intelligence" sebagai pengganti istilah "artificial intelligence".
Perubahan istilah tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah AS dalam kebijakan terkait perkembangan teknologi AI yang terus mendapat perhatian, baik dari sisi pengembangan maupun aspek keamanannya.
